skip to Main Content
RAKORNAS INVESTASI 2020 DENGAN PRESIDEN JOKOWI

RAKORNAS INVESTASI 2020 DENGAN PRESIDEN JOKOWI

Jakarta – Kepala DPMPTSP Natuna Indra Joni, S.Sos Kamis 20 Februari 2020 menghadiri Rakornas Investasi Tahun 2020 dengan tema Investasi Untuk Indonesia Maju yang diselenggarakan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia bertempat di The Ritz Carlton Jakarta Pacific Place, SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav 52 – 53 Jakarta 12190.

Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Investasi Tahun 2020 resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia melaporkan hasil Rapat HarmonisasI Kebijakan Pusat dan Daerah Pemerataan Investasi (19/2) di depan Presiden Jokowi serta Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Kapolri, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sekretaris Kabinet dan jajaran DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten Kota.

Poin-poin utama yang disampaikan oleh Kepala BKPM antara lain: Pertama, mengusulkan perlunya Dana Alokasi Khusus (DAK) karena DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten Kota merasa sebagai pejabat kelas 3 di daerah padahal mereka memiliki tugas menangani investor. Kedua, Promosi investasi belum mempunyai peta sumber daya potensial untuk dipromosikan. Ketiga, setiap investor yang akan memulai usahanya harus melibatkan pengusaha-pengusaha di daerah, sehingga dapat meningkatkan realisasi investasi dan terjadinya pemerataan investasi di daerah.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Jokowi mengabulkan permintaan Kepala BKPM bahwa PTSP akan diberikan DAK. Anggaran ini dapat dipakai untuk sosialisasi, memperbaikin manajemen sistem dan meningkatkan kecepatan pelayanan investasi. “Saya ingin PTSP menjadi rangking 1 dari seluruh kantor di daerah. Tapi harus benar-benar dipakai untuk melayani, namun juga menyelesaikan masalah-masalah yang dialami investor,” tegas Jokowi.

RAKORNAS Investasi 2020 hari ini juga melaksanakan penandatanganan MoU antara BKPM dengan Kapolri tentang Bantuan Pengamanan dan Penyelesaian Permasalahan di Bidang Penanaman Modal. Hal ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap upaya kriminalisasi aparat pemerintah yang memberikan layanan perizinan.

Sumber berita : Facebook BKPM – Indonesia Investment Coordinating Boards

383 total views, 1 views today