GAMBARAN UMUM DPMPTSP

Accordion Tab

GAMBARAN UMUM

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN NATUNA

Dasar Hukum PTSP :

  1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  3. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

DPMPTSP Kabupaten Natuna dibentuk berdasarkan :

  1. Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 18 Peraturan Daerah Kaabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, menyatakan bahwa “Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu”.
  2. BAB XX Peraturan Bupati Natuna Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna, menyatakan bahwa “Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu” yang terdiri dari satu sekretariat dengan tiga Sub Bagian dan empat bidang dengan lapan Seksi. Untuk penyelenggaraan PTSP dilaksanakan oleh Bidang Pelayanan Terpadu dan Pengolahan Data, yang terdiri dari dua Seksi yaitu Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang memiliki tugas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, dan Seksi Pengendalian dan Pengolahan Data yang memiliki tugas pengendalian dan pengolahan data perizinan dan non perizinan.

Penyelenggaraan PTSP, DPMPTSP Kabupaten Natuna diberikan kewenangan untuk penerbitan izin dan non izin yang berdasarkan :

  1. Peraturan Bupati Natuna Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Izin dan Non Izin Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna;
  2. Peraturan Bupati Natuna Nomor 68 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Izin dan Non Izin Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna.

Berdasarkan peraturan di atas, DPMPTSP Kabupaten Natuna diberikan kewenangan penerbitan izin sebanyak 93 (Sembilan puluh tiga) jenis izin dan 12 (dua belas) jenis non izin.

Untuk adanya jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan bagi pegawai DPMPTSP dan masyarakat/pengusaha, Bupati Natuna telah menetapkan:

  1. Peraturan Bupati Natuna Nomor 34 Tahun 2013 tentang Kode Etik Pelaksana Pelayanan Perizinan;
  2. Keputusan Bupati Natuna Nomor 191 Tahun 2014 tentang Mekanisme Pelayanan dan Mekanisme Penaganan Pengaduan PTSP Kabupaten Natuna; dan
  3. Keputusan Bupati Natuna Nomor 408 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur DPMPTSP Kabupaten Natuna, untuk 49 (empat puluh sembilan) jenis izin.

Dari beberapa izin yang telah dilimpahkan kepada DPMPTSP Kabupaten Natuna, ada beberapa izin yang memerlukan Pertimbangan Teknis untuk penerbitannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pasal 10 : Ayat (1) menyatakan bahwa “Dinas Penanaman Modal dan PTSP dapat membentuk Tim Teknis PTSP sesuai dengan kebutuhan, Ayat (2) menyatakan bahwa “ Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beranggotakan tenaga teknis internal Dinas lingkup PTSP dan/atau tenaga teknis eksternal Dinas yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah, dan Ayat (4) menyatakan bahwa “ Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki kewenangan untuk memberikan Pertimbangan Teknis dalam rangka memberikan Rekomendasi Perizinan dan Nonperizinan.

Berdasarkan peraturan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan Teknis yang diperlukan untuk proses penerbitan izin diterbitkan oleh Tim Teknis PTSP. Guna untuk adanya kepastian hukum Tim Teknis PTSP dalam meberikan Pertimbangan Teknis dan Rekomendasi Perizinan dan Non-Perizinan, maka ditetapkanlah Peraturan Bupati Natuna Nomor 65 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna, dan Keputusan Bupati Natuna Nomor 409 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pembina PTSP, Tim Sekretariat PTSP, Tim Teknis PTSP, dan Tim Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Natuna

Dari Izin  dan Non Izin yang diterbitkan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017, terdatalah jumlah Badan Usaha dan Non Badan Usaha yang mengurus Izin dan Non Izin di DPMPTSP sebagai berikut :

  1. Badan Usaha
NO. BADAN USAHA JUMLAH VAILIT / CABUT TOTAL 2017
1 PT (PERUSAHAAN TERBUKA) 179 1 178
2 CV (PERSEROAN KOMANDITER) 510 1 509
3 PO (PERUSAHAAN PERORANGAN) 590 2 588
4 KOPERASI 29 0 29
5 BUL (BADAN USAHA LAINNYA) 10 0 10
TOTAL 1.318 4 1.314

Keterangan : BUL adalah BUMN, BUMD, BUMDesa

  1. Non Badan Usaha
NO. BADAN USAHA JUMLAH VAILIT / CABUT TOTAL 2017
1 ATAS NAMA PRIBADI 310 0 310
2 LEMBAGA PEMERINTAH 17 0 17
3 LEMBAGA AGAMA 4 0 4
4 LEMBAGA PENDIDIKAN 1 0 1
5 ORGANISASI 2 0 2
TOTAL 334 0 334

Untuk mempercepat perizinan berusaha, pemerintah telah menetapkan :

    1. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
    2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Selaku Ketua Satuan Tugas Nasional Percepatan Pelaksanaan Berusaha Nomor 8 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomomr 91 Tahun2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
    3. Keputusan Bupati Natuna Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Natuna.

425 total views, 5 views today