Batam, 4 Oktober 2023 – Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Natuna, Ahmad Sofian, SE, M.Si., menghadiri acara “One Local Government, One Zona Integritas” (OLGOZI PANRB) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPANRB). Acara ini bertujuan untuk memperkuat implementasi zona integritas di seluruh pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani.
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di tingkat pemerintah daerah, dinilai masih belum masif. Sebagai langkah awal program tersebut akan dilakukan pencanangan ZI serentak untuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Tengah, serta Provinsi Sulawesi Selatan pada Rabu, (04/10). Pelaksanaan pencanangan ZI ini akan dilakukan oleh Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas bersama seluruh Gubernur/Bupati/Wali Kota se-Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Sulawesi Selatan.
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto mengatakan program OLGOZI menargetkan, agar setiap pemerintah daerah paling tidak memiliki unit kerja strategis yang mendapat predikat WBK/WBBM. Diharapkan, program tersebut mampu menjadi salah satu solusi konkret untuk mendorong pemerintah daerah dalam membangun ZI dan mengawalnya hingga unit-unit kerja strategis di pemerintah daerah menjadi unit kerja yang bersih dan akuntabel, serta memiliki pelayanan publik yang prima. (Sumber berita : KEMENPAN RB https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/bumikan-zona-integritas-di-daerah-kementerian-panrb-gelar-pencanangan-zi-serentak)
Sementara di unit kerja DPMPTSP, hasil yang diinginkan adalah terdapatnya peta potensi investasi yang update, meningkatnya nilai/realisasi investasi dan pelayanan DPMPTSP dengan harga yang sesuai standar, mudah, dan cepat. Dengan kehadiran Kepala DPMPTSP Kabupaten Natuna dalam acara ini, diharapkan Kabupaten Natuna dapat menjadi salah satu contoh pemerintah daerah yang berhasil dalam menerapkan zona integritas, sehingga mampu mendorong pertumbuhan investasi dan pembangunan yang lebih inklusif serta berkelanjutan.
Dpmptsp/Nuki