Bupati Natuna Sampaikan Aspirasi Strategis kepada Ketua MPR RI, Soroti Konektivitas hingga Penguatan Ekonomi Daerah

Ranai, 30 September 2026 – Bupati Natuna Cen Sui Lan menyampaikan sejumlah aspirasi strategis daerah kepada Ketua MPR RI Ahmad Muzani dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (30/9/2026).

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Natuna tersebut menjadi forum dialog antara pemerintah daerah, pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga, serta unsur MPR RI untuk membahas berbagai persoalan dan kebutuhan pembangunan di wilayah perbatasan.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Natuna menyampaikan sejumlah isu strategis, antara lain penguatan konektivitas dan keterjangkauan tarif transportasi, pengembangan pariwisata dan Geopark Natuna, Dana Bagi Hasil (DBH), ketahanan pangan, distribusi barang dan logistik, serta peningkatan pelayanan dasar masyarakat.

Bupati Natuna menekankan bahwa kondisi geografis Natuna sebagai daerah kepulauan dan kawasan perbatasan memiliki karakteristik yang berbeda dengan daerah lainnya. Jarak antarpulau, keterbatasan konektivitas, serta tingginya biaya transportasi dan distribusi menjadi tantangan yang turut berpengaruh terhadap harga dan keterjangkauan kebutuhan masyarakat.

“Natuna memiliki kondisi geografis yang berbeda dengan daerah lain. Jarak dan karakter kepulauan membuat persoalan transportasi, distribusi barang, serta konektivitas menjadi hal yang sangat penting. Karena itu, kami berharap kebijakan pemerintah dapat mempertimbangkan kondisi khusus wilayah perbatasan seperti Natuna,” ujar Cen Sui Lan.

Selain aspek konektivitas, Bupati juga menyoroti pentingnya penguatan sektor pariwisata, pengembangan Geopark Natuna, serta peningkatan kedaulatan ekonomi dan perdagangan internasional. Potensi tersebut dinilai perlu didukung dengan infrastruktur, akses transportasi dan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik wilayah kepulauan.

Persoalan ketahanan pangan juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Ketersediaan dan distribusi bahan pokok, termasuk dukungan logistik, dinilai memiliki keterkaitan erat dengan kondisi geografis Natuna yang berada jauh dari pusat distribusi.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura turut menyoroti tantangan pembangunan di wilayah kepulauan. Menurutnya, kondisi geografis Kepulauan Riau yang sebagian besar merupakan wilayah laut memerlukan pendekatan pembangunan yang mampu memastikan pelayanan dasar dapat menjangkau masyarakat hingga ke pulau-pulau terluar dan kawasan perbatasan.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa pembangunan Natuna tidak hanya dapat dilihat dari perspektif pertahanan dan keamanan, tetapi juga harus memperhatikan aspek kesejahteraan masyarakat.

“Kehadiran negara bukan hanya dalam aspek keamanan, tetapi juga dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Ahmad Muzani.

Pertemuan tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam membahas berbagai kebutuhan strategis Kabupaten Natuna. Sinergi lintas sektor dinilai penting agar berbagai persoalan daerah dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan kebutuhan masyarakat.

Bagi DPMPTSP Kabupaten Natuna, penguatan konektivitas, kemudahan distribusi, pengembangan pariwisata, serta penguatan ekonomi daerah juga memiliki keterkaitan erat dengan penciptaan iklim usaha dan investasi yang kondusif. Dukungan infrastruktur dan konektivitas yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong kemudahan berusaha dan pengembangan potensi ekonomi daerah.

Dengan karakter Natuna sebagai daerah kepulauan dan kawasan perbatasan, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat terus diperkuat untuk mendukung pembangunan yang merata, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta membuka ruang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah.