skip to Main Content

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

DPMPTSP KABUPATEN NATUNA

 

  1. Tugas Pokok.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Natuna mempunyai tugas membantu Bupati dalam pengembangan penanaman modal atau investasi di daerah serta menyelenggarakan pelayanan perizinan yang dilimpahkan.

  1. Fungsi.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Natuna mempunyai fungsi :

  1. Perencanaan program pelaksanaan urusan promosi, kerjasama investasi, dalam dan luar negeri;
  2. Perencanaan program pelaksanaan pelayanan perizinan;
  3. Pelaksanaan kegiatan promosi, kerjasama investasi dalam dan luar negeri;
  4. Pelaksanaan urusan pelayanan perizinan;
  5. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi kegiatan urusan promosi, kerjasama, investasi dalam dan luar negeri;.
  6. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi urusan pelayanan perizinan;
  7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.
  1. Susunan Organisasi.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Natuna terdiri dari :

  1. Kepala Dinas
  2. Sekretaris
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    3. Sub Bagian Keuangan
  3. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal
    1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
    2. Seksi Promosi Penanaman Modal
  4. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal
    1. Seksi Pemantauan, Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
    2. Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
  5. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
    1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan I
    2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan II
  6. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
    1. Seksi Pengaduan, Informasi Layanan, Pelaporan dan Peningkatan Layanan
    2. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan
  7. Kelompok Jabatan Fungsional

 7,617 total views,  3 views today

×Close search
Search