SOSIALISASI DAN PUBLIC HEARING STANDAR PELAYANAN PUBLIK DPMPTSP NATUNA

(WartaPerizinan) – Pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 bertempat di Hotel De Best, Dinas Penanamam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna menggelar Giat Sosialisasi dan Public Hearing dalam pembahasan dan penetapan Standar Pelayanan Publik yang diterapkan pada Dinas PMPTSP Natuna.

Giat sosialisasi pada Standar Pelayanan (SP) diperlukan karena beberapa sebab yakni adanya tuntutan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, memberikan pemahaman dan persepsi yang sama bagi penyelenggara, masyarakat dan pihak terkait dan tentunya ada kepastian dan jaminan dalam penyelenggaraan pelayanan.

Acara dibuka secara langsung oleh Drs. H. Agus Supardi, M.Si selaku Kepala Dinas PMPTSP Natuna dan yang bertindak juga sebagai keynote speaker. Peserta yang diundang berasal dari semua kalangan. Pada hari pelaksanaan tampak hadir pejabat Eselon II dan utusan OPD Kabupaten Natuna, para pelaku usaha, perwakilan Kantor Pertanahan/ATR, perwakilan RRI Ranai, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, IDI, IBI dan Asosiasi.

Saat masuk sesi diskusi, antusias dan respon peserta sangat tinggi. Dari Dinas Perindag Koperasi UKM menambahkan persyaratan sertifikat label halal pada filter untuk pelaku usaha depot air minum. Dinas Pariwisata menanyakan seputar izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan bagaimana proses pencabutan izinnya yang sebaiknya diumumkan lewat media semisal RRI. Sementara perwakilan dari Kantor Pertanahan/ATR menanggapi tentang Izin Lokasi dengan Komitmen dan Tanpa Komitmen sesuai NSPK Permen ATR/Kepala BPN No. 14 Tahun 2018.

Semua tanggapan, pertanyaan dan permintaan langsung diberikan jawaban pada sesi tersebut dan akan di-follow up juga untuk beberapa problem yang disampaikan setelah acara selesai. Htls

109 total views, 4 views today