Sejarah Singkat

Sejarah Singkat KPPTPM

Pembentukan Kabupaten Natuna dikukuhkan berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999, oleh Menteri Dalam Negeri (Faisal Tanjung) pada tanggal 12 Oktober 1999. Secara Geografis, wilayah Kabupaten Natuna terlatak pada titik koodinat 1016’-7019’ LU (Lintang Utara) dan 10500’-110000’ BT (Bujur Timur) dan secara administratif wilayah Kabupaten Natuna berbatasan dengan : Sebelah Utara dengan Negara Vietnam dan Negara Kamboja, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bintan, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Anambas, dan sebelah Timur bebatasan dengan Negara Malaysia Timur (Serawak) dan Provinsi Kalimantan Barat.

Luas wilayah Kabupaten Natuna menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2008 adalah 264.198,37 KM2 yang terdiri dari luas daratan 2.001,30 KM2 dan luas lautan 262.197,07 KM2denga ibu Kota Kabupaten Natuna adalah Ranai. Wilayah Kabupaten Natuna terdapat 154 pulau, yang terpenuhi 30 pulau (19,48%) dan yang tidak berpenghuni 124 pulau (80,52%). Terdapat dua pulau besar yaitu Pulau Bunguran dan Pulau Serasan.

Pulau-pulau di Kabupaten Natuna dikelompokkan dalam 2 (dua) gugus yaitu Gugus Pulau Natuna terdiri dari Pulau-pulau di Bunguran, Sedanau, Pulau Midai, Pulau Laut, Pulau Tiga, dan Gugus Pulau Serasan terdidi dari Pulau-pulau di Serasan, Pulau Subi Besar, Subi Kecil.

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (KPPTPM) Kabupaten Natuna dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Natuna tanggal 20 Pebruari 2012 dengan dilantiknya Kepala Kantor dengan jabatan Esselon IIIA.

Kantor Pelayanan  Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Natuna adalah unsur pelaksana daerah di Bidang Penanaman Modal, Invesati dan Pelayanan sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Natuna di Pimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

 

180 total views, 1 views today