PTSP

OPTIMALISASI BPJS KESEHATAN DI PTSP NATUNA

 

Dalam setiap penerbitan izin, DPMPTSP Natuna ada mensyaratkan pemohon wajib mengikuti kepesertaan dalam BPJS baik BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Sejauh ini pemohon dalam mengurus izin berupaya untuk mematuhinya.

Dalam perkembangannya, kerjasama dua instansi terus terjalin dan saling mendukung termasuk perihal sinkronisasi data. DPMPTSP Natuna yang langsung dipimpin Kepala Dinas Drs. Minwardi didampingi Kepala Bidang Pelayanan Terpadu dan Pengolahan Data Mohd. Zainuddin, SE menghadiri acara yang diselenggarakan BPJS Kesehatan di Ruangan Rumah Makan Gerai pada hari rabu tanggal 15 Nopember 2017.

Kegiatan yang dimotori oleh BPJS Kesehatan Kabupaten Natuna merupakan Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten / Kota. Hal tersebut didasarkan pada kesepakatan yang telah dibuat BPJS Kesehatan dengan beberapa pihak yang berwenang terdiri dari Kejaksaan Republik Indonesia tertuang dalam Jamdatun Kejaksaan Republik Indonesia Nomor: 18/MOU/0816 dan b-326/G/Gs.1/08/2016 tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, ada dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia yang tertuang dalam KEP.1140/SJ/III/2014 dan 93/KTR/0314 tentang Perluasan Cakupan Kepesertaan dan Penegakan Hukum Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Selanjutnya dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Nomor: 440/6284/SJ dan 15/MOU/1115 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Daerah dan juga dari Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 119/65/19/BAK dan 453/KTR/1215 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Daerah melalui mekanisme PTSP dan PATEN.

42 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *